JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu Susilo Bambang Yudhoyono diperkirakan belum menyelesaikan kompromi dengan kekuatan-kekuatan lain di Partai Demokrat, yang ditujukan agar kongres luar biasa berjalan mulus. Karena itu, tak mengherankan jika rencana penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) hingga kini terkesan mengalami tarik ulur. ”Dalam jangka pendek, KLB dilihat oleh SBY sebagai titik balik untuk memperbaiki soliditas Demokrat. Maka, penentuan ketua umum dalam KLB diharapkan dilakukan secara aklamasi sehingga tidak ada pertarungan politik,” kata pengamat politik Yunarto Wijaya dari Charta Politika, Rabu (6/3), di Jakarta. SBY, menurut Yunarto, tidak akan membiarkan KLB berkembang liar menjadi ajang untuk tidak hanya memilih ketua umum, tetapi juga untuk, misalnya, mengubah anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Dia memprediksi KLB diarahkan memiliki satu agenda, yakni penentuan ketua umum, dan ini diupayakan secara aklamasi. Pengamatan Yunarto, persoalan Demokrat saat ini adalah siapa sosok calon ketua umum pengganti Anas Urbaningrum yang coba disodorkan SBY kepada pengurus daerah. ”Sosok itu harus netral supaya dapat diterima oleh para pengurus daerah selaku pemegang hak suara. Toto Rianto (Direktur Eksekutif Partai Demokrat) tidak bisa diterima. Soekarwo (Ketua DPD Jawa Timur) bisa diterima, tetapi ia berdomisili di Jatim,” ujarnya. Dalam situasi mencari titik temu agar KLB dapat berjalan mulus, lanjut Yunarto, kubu SBY mau tidak mau harus berkompromi dan merangkul kekuatan lain, seperti kubu Anas. Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, meyakinkan, partainya solid dan tidak ada masalah jika menggelar KLB. Mubarok yakin tak akan ada perpecahan apa pun di tubuh Demokrat saat KLB berlangsung. Namun, pengajar politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, AA Gn Ari Dwipayana, berpendapat, fragmentasi di tubuh Demokrat justru akan semakin kental saat Pemilu 2014. Persaingan internal antarcalon anggota legislatif justru akan kian ketat. Sistem pemilu dengan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak justru membuka ruang pertarungan antarfaksi. Segera rapat Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, EE Mangindaan, mengatakan, dalam satu dua minggu ini, partainya akan menggelar rapat untuk memutuskan perlu tidaknya KLB. Syarat pengganti Anas, harus berkonsentrasi penuh mengurus partai dan merupakan kader partai. Namun, partainya belum membicarakan siapa sosok pengganti Anas. Sejumlah dewan pimpinan daerah mendesak Majelis Tinggi Partai Demokrat segera menggelar KLB. KLB diyakini menjadi sarana yang tepat untuk rekonsiliasi kader pascapolemik akhir-akhir ini. ”KLB diharapkan menuntaskan berbagai persoalan ataupun sekat-sekat di kalangan internal partai,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin di Makassar. Ketua DPD Partai Demokrat Gorontalo Gusnar Ismail juga percaya, terpilihnya ketua umum baru melalui KLB akan membuat Demokrat semakin solid. Apalagi, pendaftaran caleg segera dibuka. Menurut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, opsi KLB masih terbuka. Opsi pelaksana tugas (plt) ketua umum juga dimungkinkan oleh AD/ART. ”Penunjukan plt juga bisa diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” kata Menteri Hukum dan HAM ini.(ato/nwo/osa/why/ dik/riz/APO)